Pidato Jokowi Yg Singgung Politisi Yang Bikin Isu Daya Beli Menurun, Ternyata Ini Orangnya..


CeriaNews.com -Daya Beli Turun Memang Menjadi Topik Yang Hangat Dibicarakan Tapi, Simak Bagaimana Polemik Keduanya Memang Menjadi Hal Yang Hangat Dibicarakan, Benarkah Daya Beli Turun ??

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai selama tiga tahun menjabat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terbilang sukses. Dia menilai Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Kalau saya katakan pemerintahan sekarang ini fokus pada infrastruktur dan infrastruktur ini memang lambat. Makanya BUMN ini jarang yang mau main di infrastruktur karena kembaliannya itu lama bahkan juga sering terjadi permasalah dengan lingkungan," Kata Nasir di Warung komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Selain itu, kata anggota Komisi III DPR ini, di pemerintahan Jokowi ekonomi dan daya beli masyarakat melemah. Hal itu kata Nasir terjadi karena adanya permainan politik yang menguasai alur ekonomi.

"Sebenarya kena turun karena ketika belanja infrastruktur itu justru support-supportnya mereka-mereka juga jadi yang mengerjakan itu ya mereka-mereka juga. Jadi uang berputar di mereka-mereka juga tidak di luar mereka itu menyebabkan kenapa daya beli masyarakat turun," ujarnya.

Terkait elektabilitas di Pilpres 2019, Nasir melihat bahwa elektabilitas Jokowi dan juga Prabowo untuk di 2019 menurun. Bahkan kata dia, masyakarat ingin capres lain selain Jokowi dan Prabowo.

"Kemari ada survei yang dilakukan oleh satu lembaga survei, yang juga memang elektabilitas Jokowi ini menurun sehingga ke 26 persen elektabilitas Prabowo lebih kurang 23 persen lebih kurang 10 persen yang menginginkan ke depan capres itu bukan Jokowi dan Prabowo, jangan-jangan Joko, Jokowi-Gatot," ucapnya sambil terkekeh. [eko] [mdk]

PKS Sebut Tingkat PHK Naik Dan Daya Beli Turun

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga daya beli yang rendah adalah fakta yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hidayat menyikapi hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih mendapat rapor merah, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan mencari kerja.

"Terlepas dari survei, memang itu lah yang kami dapatkan. Bahwa kami mendapatkan fakta tentang terjadinya PHK di banyak tempat, daya beli yang sangat menurun, begitu banyak tempat ritel maupun toko-toko yang kemudian tutup," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Ia kemudian mencontohkan adanya beberapa rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang sudah berbulan-bulan bahkan setahun tak kunjung dibeli maupun disewakan.

Padahal, kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yang sempat diperebutkan untuk dibeli maupun disewakan.

"Itu salah satu indikator yang sangat konkret," tuturnya.

Hidayat menilai, kondisi ini tak berkaitan dengan tahun politik. Bahkan, persoalan kesulitan kerja dan rendahnya daya beli masyarakat jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan politik.

Sebab, kondisi tersebur merupakan keresahan nyata yang dialami masyarakat.

"Kondisi yang menurut saya jangan dipolitisasi ini digoreng karena ini kepentingan politik. Karena ini adalah fakta yang dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu.

Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.[kmp]

Jokowi Sebut Isu Daya Beli Turun Dibikin Orang Politik untuk 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019. Jokowi menantang orang itu untuk blak-blakan saja.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017). Ratusan pengusaha berkumpul menyimak pidato Jokowi.

Awalnya, Jokowi memaparkan bantahannya bahwa saat ini daya beli anjlok. "Isu-isu mengenai daya beli. 'Pak, daya beli turun, anjlok'," kata Jokowi.

Menurutnya, tilikan soal daya beli tidak bisa dilepaskan dari fenomena peralihan toko luring (offline) ke daring (online). Padahal, kata dia, daya beli tak benar-benar anjlok. Dia mengemukakan angka-angka sebagai bukti.

"Saya terima angka, jasa kurir naik 135 persen di akhir September ini. Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan," ujar Jokowi.

Bukti kedua, ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berasal dari pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Kenaikannya sebesar 12,14 persen. Ini membuktikan bahwa ada aktivitas ekonomi yang bertumbuh.

"Baru tadi pagi saya terima (data ini). Kenapa nggak confident (percaya diri)? Angka-angka ini riil," ujar Jokowi.

Dia menambahkan data industri terpantau naik 16,63 persen dibanding tahun lalu. Menurutnya, ini adalah angka pertumbuhan yang besar. Perdagangan juga terpantau naik 18,7 persen. Harga ekspor pertambangan sudah mulai merata, yakni naik 30,1 persen.

"Terserah percaya atau tidak. Kalau ada yang ngotot, silakan maju. Silakan bicara," ujar Jokowi disambut tawa para pengusaha di dalam ruangan ini.

Dia terus melanjutkan pemaparan data. Misalnya nilai pertanian naik 23 persen dibanding tahun lalu. Entah nilai hasil pertanian, hasil nilai ekspor, atau nilai spesifik lainnya, Jokowi tidak menjabarkan lebih rinci. Nilai konstruksi terbilang turun dibanding tahun lalu soalnya Jokowi memang menurunkan pajak final.

"Angka-angka seperti ini gimana? Masak angka-angka ini (Anda) nggak percaya?" ujar Jokowi.

Angka-angka tersebut menunjukkan isu daya beli turun sebenarnya kurang tepat. Di sinilah Jokowi menyatakan sebenarnya pembikin isu ini sebenarnya adalah 'orang politik'.

"Angka-angka seperti ini kalau nggak saya sampaikan nanti isunya hanya daya beli turun-daya beli turun. Saya lihat yang ngomong siapa tho? Oh, orang politik. Ya sudah nggak apa-apa," kata Jokowi disambut tawa seisi ruangan.

Bila saja yang mengembuskan isu itu adalah pebisnis, Jokowi tak akan keberatan untuk mengajak berdiskusi. Tapi karena yang mengembuskan isu itu adalah orang politik, Jokowi memaklumi dan membiarkan saja.

"Orang politik tugasnya seperti itu kok, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah, kita blak-blakan saja. Orang 2019 tinggal setahun," kata Jokowi santai, semua tertawa.
(dnu/idh)



Sumber: Infomenia.net

0 Response to "Pidato Jokowi Yg Singgung Politisi Yang Bikin Isu Daya Beli Menurun, Ternyata Ini Orangnya.."

Posting Komentar