Ketua TPDI : Presiden Jokowi Bisa Berikan Grasi Ke Ahok Asal Terjadi Hal Ini


CeriaNews.com - Presiden Joko Widodo pernah memberikan grasi kepada terpidana Antasari Azhar. Presiden mengabulkan permohonan grasi mantan Ketua KPK itu pada Senin (23/1/2017) yang lalu. Dengan pengabulan permohonan grasi ini maka status hukum Antasari menjadi bebas murni. Lalu, bagaimana dengan nasib mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok? Apakah Ahok juga akan mengalami nasib yang sama seperti Antasari Azhar? Lantas, bagaimana upaya hukum dan syarat mengajukan grasi bagi calon pemohon?

Praktisi Hukum dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Presiden Joko Widodo bisa saja menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Bisa saja Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya, memberikan grasi atau pengampunan kepada Ahok, baik berupa perubahan, pengurangan, peringanan masa hukumannya atau penghapusan pelaksanaan hukuman bagi seorang narapidana. Namun, persoalannya sekarang adalah apakah Ahok atau Keluarganya mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden Jokowi atau tidak," kata Petrus Selestinus, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurutnya, jika Ahok atau Keluarga Ahok mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, maka hal itu sangat dimungkinkan karena pemidanaan terhadap Ahok adalah 2 tahun penjara. Alasannya, saat ini tenaga dan pikirannya Ahok sangat dibutuhkan oleh negara dalam bidang pembangunan kota metropolitan di Indonesia. Karena memang Ahok sangat memenuhi kreteria, ujarnya.

"Ya, pada dasarnya permohonan grasi dan pemberiannya didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia, kepastian hukum dan perwujudan rasa keadilan. Karena itu Menteri Hukum dan Ham atas dasar pertimbamgan aspek HAM dan Rasa Keadilan dapat memgambil inisiatif untuk meminta kepada keluarga Ahok atau Ahok supaya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden sehingga dalam waktu singkat Ahok sudah mendapatkan kemerdekaannya sebagai warga negara yang punya hak asasi yang harus dilindungi juga," imbau Petrus Selestinus.

"Jadi, secara hukum Presiden Jokowi punya Hak Prerogatif dan secara Hukum pula Ahok adalah terpidana, sehingga punya hak untuk mendapatkan privilege yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang terpidana," tutup advokat senior Petrus Selestinus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok dihukum 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

"Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama," kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Adapun, kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa."

"Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," tegas hakim yang akhirnya memvonis 2 tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama,alias Ahok.

Kini, mantan Bupati Belitung Timur dan mantan Wakil Gubernur serta Gubernur DKI Jakarta itu tengah menjalani hukuman di rumah tahanan Mako Brimob Depok, Jawa Barat.

Sumber: Berantai.com

0 Response to "Ketua TPDI : Presiden Jokowi Bisa Berikan Grasi Ke Ahok Asal Terjadi Hal Ini"

Posting Komentar