Bantahan Telak Ke MUI & FPI, Lembaga Fatwa Mesir: Non-Muslim Boleh Jadi Pemimpin Negara

Bantahan Telak Ke MUI & FPI, Lembaga Fatwa Mesir: Non-Muslim Boleh Jadi Pemimpin Negara

CeriaNews.com - Juru bicara tim sukses Ahok- Djarot, Guntur Romli menyebut fatwa terbaru dari surah Al Maidah ayat 51 tidak mempermasalahkan sebuah negara modern dipimpin seorang nonmuslim maupun wanita. Sehingga kasus dugaan penistaan agama dilakukan Basuki T Purnama alias Ahok, bukan suatu pelanggaran.

Menurut Guntur, keterangan itu dikeluarkan Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta' al-Mishriyyah) pada 12 Oktober 2016 lalu. Dalam fatwa itu disebut bahwa pemimpin negara dari seorang nonmuslim atau perempuan tidak lagi melanggar syariah islam. Sebab, kata dia, mereka mengikuti tiap aturan di negaranya masing-masing.

"Pemilihan orang ini dari kalangan muslim maupun nonmuslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa atau pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum dan bukan manusia pribadi," kata Guntur mengutip fatwa Al Maidah dikeluarkan Lembaga Fatwa Mesir, Sabtu (12/11).

Dalam fatwa itu, lanjut Guntur, menyebutkan bahwa pimpinan sebuah negara merupakan pegawai pemerintah dan diatur undang-undang. "Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Guntur menegaskan adanya fatwa baru ini bakal dibawa pihaknya sebagai pembelaan terhadap kasus Ahok diduga nista agama. Sebab, fatwa ini berlaku internasional terutama negara modern.

"Bukti-bukti yang kami anggap menguatkan pembelaan Pak Ahok, kami akan lampirkan," terangnya.

Sebagaimana diketahui kasus Ahok ini memang sudah 'mendunia'. Berbagai media asing menulis rencana unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan kaum muslim kepada Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (4/11). Media asing mengulas seputar penyebab unjuk rasa, latar belakang, pengamanan, hingga ancaman teroris Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Pemimpin negara, mulai dari Turki sampai RRC ikut berkomentar terkait kasus Ahok. Karena DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia sehingga tidak heran isu soal Ahok menjadi perhatian internasional.

Sebelumnya diberitakan, KH Maimoen Zubair, pengasuh Ponpes Al-Anwar, Sarang, Rembang, kiai paling sepuh di jajaran PBNU bahwa Kasus Ahok harusnya diselesaikan menurut asas keadilan, “jangan sampai ada dorongan yang menyebabkan perubahan yang tidak ada keadilan. Adil itu yang membawa kemakmuran,” imbuhnya, “keadilan itu bukan menurut Islam, tapi menurut undang-undang yang ada,” lanjut kiai Maimoen sebagaiman dikutip Duta Islam dari rekaman berdurasi 5.36 menit itu.

Kiai Maimoen juga mengingatkan agar berhati-hati dalam menyikapi banyak hal, terutama merespon ramainya kasus Ahok tersebut. “Anak saya sendiri saya larang untuk ke Jakarta,” tegas Mbah Moen soal sikap hati-hati ini.

Biar tidak dianggap fitnah dan hoax, silakan simak sendiri rekaman KH Maimoen Zubair ini yang sudah di buat dalam bentuk rekaman di saluran Souncloud langsung:



Link jika rekaman tidak muncul: https://soundcloud.com/dutaislam/mbah-moen-kita-harus-adil-ke-ahok

Sumber: Merdeka.com

0 Response to "Bantahan Telak Ke MUI & FPI, Lembaga Fatwa Mesir: Non-Muslim Boleh Jadi Pemimpin Negara"

Poskan Komentar