Pungutan Uang Hasil Sertifikasi Halal Yang Masuk Ke MUI Capai Rp 480 T, Uangnya Dimakan Siapa?

CeritaNews.com - Banyak pihak meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) ditunda.   Alasan yang disampaikan sangat banyak dan mendasar.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) ditunda.

Karena jika dipaksakan, dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak masalah.

Selain menimbulkan persaingan usaha,  publik akan mempertanyakan siapa yang akan memungut uang hasil sertifikasi halal yang totalnya mencapai Rp 480 triliun dalam lima tahun?

Menurut Baghowi, masa berlaku sertifikasi halal adalah 3 tahun, dan harus mulai mengurus perpanjangan sejak 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.

Jadi, dalam lima tahun, pengusaha harus dua kali mengurus surat halal. Sekali pengurusan biayanya sebesar Rp 6 juta, sehingga bila ditotalkan bisa mencapai Rp12 juta dalam lima tahun.
Jika angka ini dikalikan dengan 40 juta pengusaha, maka hasil yang ditarik dari masyarakat dalam lima tahun mencapai Rp480 triliun.

Oleh karena itu, saat ini DPR masih menggodok tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi terhadap kehalalan suatu produk, yang selama ini masih dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Dalam pembahasan, MUI meminta dialah yang memegang sertifikasi dan negara hanya mengurus administrasi saja. Itu tarikan yang masih alot dalam pembahasan RUU,” imbuhnya.

Karena MUI adalah organisasi masyarakat, maka menurut Baghowi, MUI tidak berhak melakukan penarikan terhadap uang dari masyarakat sebesar Rp 480 triliun tersebut.

Yang berhak menarik uang dari masyarakat hanya negara. Bahkan, ia menilai jika kehalalan adalah sebagai urusan agama, maka bukan hanya MUI saja yang paham soal agama.

“Kan juga masih ada Muhammadiyah, dia juga punya ahli-ahli agama,” ungkap Baghowi.

Baghowi mengungkapkan, Kementerian Kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU JPH dan hanya melibatkan Kementerian Agama sebagai wakil dari Pemerintah. Ia berpendapat sebaiknya negara melakukan penguatan-penguatan terlebih dahulu.

Karena nantinya, daerah pun juga akan terkena dampak dari aturan ini.

“Harus ada pengawas di daerah. Kalau belum ada, kan harus melakukan pelatihan juga. Anggaran kita belum kuat, pengusaha juga belum kuat,” katanya

sumber: beritasatu.com

LIKE And SHARE


1 Response to "Pungutan Uang Hasil Sertifikasi Halal Yang Masuk Ke MUI Capai Rp 480 T, Uangnya Dimakan Siapa?"

Agus Salim mengatakan...

Disaat pemerintah Kekurangan Pemasukan untuk Menyeimbangkan APBN nya, Seharus nya Pendapatan Penyelenggaraan Negara Melalui Fatwa Halal dan Lain nya MUi dan Juga Ormas Lain nya dialihkan ke KAS Negara Saja. Hal ini Supaya Keuangan Negara bisa Menjadi semakin Baik. Negara jangan Hanya di Kuras Saja. Bagian pemasukan nya di Bagi2. Gimana Keuangan Negara Bisa Sehat..?? Pemerintah Harap segera Membuat List Sumber2 Keuangan yg Tidak Pernah Masuk KAS Negara. Harap segera diumumkan Kepada Masyarakat Secara terbuka. Kamu semua Bayar Pajak, Tapi Jika Kemudian Ada Pihak2 yg Menyerap Uang rakyat dan tidak Masuk KAS Negara. Kami Keberatan. !! Jika Swasta mau Mengumpulkan Yang mereka Harus Berdagang yg Halal. Bukannya Menerbitkan Sertifikat Halal dan Sejenis nya Demi Memperkaya Diri Sendiri dan Kelompok nya. Ingat setiap Pengusaha yg Membayar Untuk Sertifikat Halal nya, akan membebankan Semua nya dalam cost Produksi Nya, Sehingga setiap harha Jual nya Sudah Membebani Rakyat Konsumen nya Atas Biaya Sertifikat Halal dan Apapun Lain nya.
Jadi itu adalah Beban dan yg Harus dikembalikan Pemakaian nya Untuk Kepentingan Semua Rakyat dibawah Pemerintahan NKRI yg SAH.

Posting Komentar